Minggu, 20 Januari 2013

MENGKAJI KETERLIBATAN NU DALAM PILGUB JATIM

Oleh : HM. Misbahus Salam
Diskusi tentang Pilgub Jawa Timur yang akan berlangsung pada bulan Agustus 2013 sudah sering dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik oleh kalangan partai politik, eleman tokoh masyarakat, terutama oleh institusi NU. Secara organisatoris NU tidak mungkin bisa memberangkatkan Cagub-cawagub, akan tetapi sebagai warga negara, warga NU memiliki hak untuk menentukan pilihannya.
Oleh karena itu sangat wajar bila PWNU Jawa Timur dan badan otonomnya serta  tokoh-tokoh NU seperti KH. Hasyim muzadi, KH. Shalahuddin Wahid, KH. Maksum Syafii, dan para kyai pengasuh pondok pesantren berpendapat dan memberikan dukungan terhadap beberapa calon yang muncul.
Sikap itu bukan berarti institusi NU berpolitik praktis, itu adalah bentuk ikhtiar untuk melindungi warga NU dan menyelamatkan NU dari kemafsadatan dan kemudharatan dalam situasi dan kondisi negara yang sering mengalami perubahan.
Misalnya issu yang dipublikasikan oleh Majalah tempo tentang PKI. Nahdlatul Ulama, Anshor, dan TNI yang saat itu ikut menentang keberadaan PKI dan juga ikut menumpas PKI telah disudutkan melakukan pelanggaran HAM. Bahkan sudah ada upaya dari anak-anak PKI untuk mengajukan ke mahkamah internasional dan meminta agar Presiden Republik Indonesia minta maaf.
Keberanian mereka bersikap untuk mengadili para pemberontak PKI, ditengarai jaringan mereka cukup kuat. Bahkan Pangdam IV Diponegoro , Mayjen TNI Hardiono Soroso memberikan statmen bahwa PKI akan bangkit lagi di indonesia. Pernyataan seorang pangdam tentu bukan tanpa data akurat. Akurasi data dari seorang pimpinan TNI sangat dipastikan bisa dipertanggung jawabkan. Sehingga dikhawatirkan bila kebangkitan PKI dengan cara tokoh-tokoh PKI duduk dan menguasai pemerintahan.
Persoalan ini sangat serius menjadi perhatian para tokoh NU di Jawa Timur. Tokoh-tokoh NU tentu tidak akan tinggal diam bila sejarah 1965 yang saat itu banyak kyai-kyai  dibunuh oleh para oknom PKI akan terulang lagi. Dulu banyak pondok pesantren diserang dan Al-Qur’an di injak-injak oleh mereka. Penumpasan PKI saat itu merupakan keputusan politik, bagaimana seandainya terjadi keputusan politik yang sebaliknya ? yakni ormas yang mendukung penumpasan PKI dibubarkan atau warganya dibantai ?.
Kita bersyukur di indonesia ini ada tokoh seperti KH. Hasyim Muzadi, yang langsung merespon opini persoalan PKI bahwa ; komunisme internasional setelah perang dingin kehilangan dua pilar pokoknya, yakni atheisme dan proletarisme. Kyai hasyim merujuk dari keterkaitan Rusia, Cina dan Eropa Timur yang telah menganut kebebasan agama secara relatif dan berkolaborasi terhadap kapitalisme. Sehingga kekuatan sandaran mereka lebih ke HAM westernis barat daripada ke timur. Lebih lanjut Kyai hasyim mengatakan, sikap tidak puas itu sangat berbahaya bagi Indonesia karena bangsa akan terbelah. Kyai hasyim melihat indikasi intervensi bangsa asing yang ingin menginvasi ke Indonesia serta menguasainya melalui jalur HAM yang sesungguhnya berisi imperialisme ekonomi. Kyai hasyim berharap agar manuver mengorek luka bangsa ini dihentikan sebelum bangsa ini diserahkan ke asing.
Terkait dengan keterlibatan NU,  para kyai dan elemen tokoh masyarakat terhadap pilgub jawa timur, hal itu dilakukan karena untuk menjaga bangsa dan negara dari rongrongan pihak-pihak yang ingin menghancurkan sendi-sendi negara yang sudah tertata dengan pengorbanan para pejuang dan pahlawan negara RI.
Begitu pula banyaknya dukungan para kyai dan tokoh elemen masyarakat terhadap Ibu Khofifah indarparawansa (Ketum muslimat NU), karena Khofifah dipandang mampu memimpin jawa timur dengan pengalaman di dunia pemerintahan dan aktifitasnya dalam persoalan keummatan di dalam maupun diluar negeri.
Media telah memberitakan bahwa dukungan kepada Ibu Khofifah ini datang dari Para petani tembakau, Garam, dan Pengrajin madura yang kecewa terhadap kepemimpinan Soekarwo, Asosiasi lembaga masyarakt daerah hutan (ALMDH), Kelompok Nelayan,  Fatayat, Muslimat, Pengurus NU, Pengasuh pondok pesantren dan kalangan akademisi serta  politisi.
Dukungan pada Khofifah juga memiliki makna psikologi rasa keprihatinan pada saat Pilgub yang lalu. Akibat adanya kecurangan dan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (PDT) yang saat itu di proses oleh KAPOLDA Jatim, karena ada intervensi dari orang kuat, maka kasus itu dihentikan dan Bapak Irjen Pol Herman Surjadi Sumawiredja selaku KAPOLDA Jatim akhirnya mengundurkan diri pada saat sertijab di Mabes Polri jakarta.
Sebab tragedi yang terjadi pada Mantan kapolda Jawa Timur ini kemudian Ibu Khofifah dan Bapak herman sering diundang ke luar negeri (Amerika-Australi) untuk menjadi pembicara tentang demokrasi terutama kasus pilgub Jatim.
Dari psikologi massa itu,  Khofifah dan Tim nya memiliki keyakinan bahwa dukungan masyarakat Jawa Timur sekarang akan melebihi dari dukungan pada pilgub yang lalu.

Jember, 2 Januari 2013
HM. Misbahus Salam
Penulis buku NU dan transformasi
masyarakat madani.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar